 |
Kuasa Hukum Pemkab Madina Nur Miswari Simanjuntak SH. (Istimewa) |
Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melalui kuasa hukumnya Nur Miswari Simanjuntak SH menyampaikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan yang beredar di sejumlah media online yang menuding adanya dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal.
Klarifikasi tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Cafe 805 Dalan Lidang, Kecamatan Panyabungan, Senin malam, 16 Maret 2026.
Ia menjelaskan bahwa pemberitaan yang dimuat oleh media online AO dan KSU pada 11 Maret 2026 dengan judul “Gawat, Kadinkes Madina Dikabarkan Jadi Tukang Kutip Uang Keamanan Lintas Dinas untuk Disetor ke Kejaksaan” tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
"Berdasarkan hasil penelusuran internal serta klarifikasi yang dilakukan kepada berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, ditegaskan bahwa tidak pernah terjadi praktik pungutan liar sebagaimana yang diberitakan," jelasnya.
Miswari mengatakan seluruh instansi pemerintah daerah yang disebut dalam pemberitaan tersebut juga telah memberikan pernyataan bahwa tidak pernah ada pungutan ataupun permintaan setoran dana kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal.
Terkait pemberitaan tersebut pihak media, kata Miswari tidak pernah melakukan konfirmasi resmi kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal maupun kepada Kepala Dinas Kesehatan.
"Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal pada prinsipnya tetap menghormati kebebasan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun demikian, setiap pemberitaan seharusnya disampaikan secara profesional, berimbang, serta berdasarkan verifikasi fakta yang akurat sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik," ujarnya.
Sehubungan dengan pemberitaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melalui kuasa hukumnya telah melayangkan somasi atau peringatan hukum kepada media yang bersangkutan.
Dalam Somasi tersebut, jelas Miswari agar pihak media memberikan ruang hak jawab kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal serta melakukan klarifikasi atau koreksi terhadap pemberitaan yang dinilai tidak sesuai dengan fakta.
"Apabila dalam waktu yang telah ditentukan tidak terdapat itikad baik dari pihak media, maka Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal akan mempertimbangkan untuk menempuh langkah hukum lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melalui Dewan Pers," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah mempercayai atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
"Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi maupun pungutan liar," ujarnya. ***
Reporter: MS Putra
Editor: Suwardi Sinaga
Posting Komentar